Masalah kependudukan di Indonesia saat ini menjadi sangat rawan bila tidak ada usaha untuk mengelola ledakan penduduk dengan baik, yang merupakan bahaya besar. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mendatangkan sejumlah persoalan, seperti pengangguran dan dampak sosial lain.
Pernyataan ini mengemuka dalam Roundtable Discussion memperingati Hari Kependudukan Sedunia 11 Juli 2004 lalu di Hotel Borodudur Jakarta. Diskusi yang diselenggarakan Ikatan Peminat dan Ahli Demografi (IPADI) dihadiri ketua IPADI HM Rozy Munir, Sekretaris Wakil Presiden RI Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto, Kepala BKKBN Dr Sumarjati Arjoso, Kepala BKKBN DKI Jakarta Dra Kasmiyati MSc dan sejumlah pakar bidang kependudukan.
Menurut Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto, krisis ekonomi telah mengendurkan perhatian orang terhadap program keluarga berencana. Karena, ketika krisis alat kontrasepsi menjadi barang mahal, banyak peserta KB yang tidak mampu lagi untuk mendapatkan alat dan obat kontrasepsi. “Alat kontrasepsi yang awalnya mudah didapatkan sekarang harus membeli sehingga banyak di antara peserta KB mandiri yang tidak dapat lagi menyediakan alat kontrasepsi. Untuk itu perhatian pemerintah harus menjadi bagian dari kebijakan yang menyeluruh. Political will menjadi sangat penting seiring dengan era otonomi daerah,” tegasnya sambil mengemukakan, calon presiden yang tampil tidak satupun yang mengedepankan visi dan misi kependudukan.
Untuk itu pihaknya mendesak organisasi profesi untuk menyampaikan pokok pikiran berkaitan dengan kelembagaan kependudukan. Selama ini calon presiden hanya memperdebatkan masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari persoalan kependudukan. Padahal, akar masalahnya berkaitan dengan kependudukan sehingga harus mencari solusi sejak dari akar permasalahannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar